Menata kembali Indonesia

MEDIA RABU,5 FEBRUARI2Q14 INDONESIA OPINlr Menata kembali Indonesia , S S AATini, mulai banyak orang Indonesia yang optimistis bahwa Pilpres 2014 akan mernbawa harapan bagi masa depan Indonesia. [un Hanna, pengamat Indonesia dari Universitas Ritsumeikan, [epang, menyebut optimisme tersebut sebagai 'efek [okowi' yang dipercaya setidaknya akan menyebabkan perubahan politik yang sangat penting terkait dengan konsolidasi demokrasi di negeri ini (Kompas, 15/1/2014). Fenomena munculnya [okowi sebagai seorang 'nonelite' yang memperoleh dukungan luas dan fanatik dari masyarakat untuk menjadi presiden tentu saja dihadapkan pada tantangan untuk mengubah konstelasi perpolitikan Indonesia yang selama era reformasi masih dikuasai para elite (politik dan ekonomi) produk Orde Baru. Selain itu, terdapat beberapa tantangan besar yang berkaitan langsung dengan kecenderungan berupa merebaknya privatisasi ekonomi, yang dalam beberapa bidang telah menyebabkan lumpuhnya fungsi ,negara sebagai penyedia kesejahteraan dan pusat pelayanan publik. Dalam bentuknya yang paling buruk, negara bahkan ditengarai telah menjadi fasilitator kepentingan (neokolonialisme) asing. . Dalam membendung arus deras globalisasi neoliberal dan konteks nasional yang melingkupinya, gagasan -kesejahteraan yang berarti penguatan kembali peran publik negara terasa perlu kembali dimunculkan (Tim Triloka, 2011). Perwujudan neoliberalisme yang telah merambah ke hampir seluruh kehidupan ekonomi negeri ini sangat pantas untuk ditinjau ulang. Sementara itu, langkah deprivatisasi dan nasionalisasi beberapa aset nasional perlu dikaji kelayakannya. Secara umum pembangunan ekonomi butuh reorientasi agar lebih berbasis kepada kedaulatan bangsa dan keberlanjutan sumber daya alamo Meraih kembali kedaulatan Misi menata kembali Indonesia tentu saja merupakan pekerjaan besar yang harus dipikul oleh seluruh kekuatan bangsa. Untuk itu, dibutuhkan peta jalan dengan ber- Ivan Hadar DirekturInstitutefor DemocracyEducation(IDE) KoordinatorTargetMDG(2007-2010) bagai sasaran di antara yang ingin dicapai. Sebagai pendekatan terna tik, setidaknya perlu diprioritaskan enam sektor berikut, yaitu pangan dan pertanian, energi, usaha mikro dan kecil, pendidikan, kesehatan serta ketenagakerjaan. Isu ketahanan pangan, yakni kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumahtangga dengan mutu dan jumlah yang aman, merata, dan terjangkau, seperti tercantum dalam UUNo7/1996tentang Pangan adalah bagian dari isu kedaulatan pangan. Selama rezim Orde Baru, pendekatan pengembangan sektor pertanian mengikuti 'revolusi hijau" yang berbasiskan kepada pupuk dan pestisida kimia, bibit hibrida, serta teknik budi daya monokultur telah menimbulkan banyak masalah. Selamaini, dalam era reformasi persoalan ketergantungan input produksi dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya bukan saja belum teratasi, melainkan kebijakan sek ,tor pertanian kita menjadi semakin jauh untuk melayani kepentingan industri besar dan pemilik modal. Dampaknya, Indonesia masuk kefood trap negara maju dan kapitalisme global. Selain beras, tujuh komoditas utama nonberas yang dikonsumsi masyarakat sangat bergantung pada impor. Ketergantungan lainnya, berkaitan dengan energi, khususnya pada energi fosil. Harga minyak bumi yang terus melambung, penggunaan energi yang boros, subsidi BBMdan listrik yang masih berlanjut, pertumbuhan penduduk dan kebutuhan akan energi yang terus meningkat, merupakan permasalahan energi nasional yang tak kunjung selesai. Data dari Kementeriari. Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa lebih dari separuh kebutuhan energi Indonesia dipenuhi dari minyak bumi. Saat ini, Indonesia memiliki cadangan total minyak bumi yang meliputi cadangan terbukti dan cadangan potensial, sekitar 10 miliar barel. Jika ' tingkat produksi minyak rata-rata sebesar 450 juta barel per tahun, cadangan minyak kita akan kering dalam 20 tahun. Dengan demikian, perlu upaya untukmengembangkansumberenergi terbarukan (mikro hidro, biomassa, biogas, gambut, energi matahari, arus laut, dan tenaga angin) sehingga di masa mendatang bangsa Indonesia tidak akan mengalami kekurangan pasokan energi. Menu- rut catatan kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT, negara ini setidaknya memiliki 62 jenis tumbuhan penghasil minyak untuk energi. Bagaimana dengan perdagangan? Ternyata, porsi sektor informal dalam kegiatan perdagangan di Indonesia mencapai di atas 95%. Upaya pengembangan kewirausahaan di Indonesia sangatterkait dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM),yang pada umumnya merupakan pengisi sektor informal, dan bagian dari gerakan koperasi. Koperasi dan UMKM merupakan representasi rakyat Indonesia dalam kehidupan ekonomi. Karena itu, perlu diberikan prioritas yang tinggi dalam pembangunan nasional. Terutama UMK(usaha mikro dan kecil), memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif dan komparatif terutarria dalam pemanfaatan sumber dayaalamoSektortersier UMK,yaitu perdagangan, pariwisata, dan industri boga, dengan investasi yang sarna mampu menyerap tenaga kerja yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan usaha menengah dan besar. Oleh karena itu, secara prospektif, UMKdapat tumbuh lebih cepat asal ada kebijakan yang efektif dan tepat gunadari pemerintah. ' Meningkatkan sumber daya Permasalahan lainnya berkaitan dengan ketenagakerjaan adalah tingginya jumlah pengangguran, minimnya perlindungan hukum, upah yang kurang layak, dan rendahnya pendidikan buruh. Data menunjukkan secara jelas, bahwa lebih dari 75% pekerja Indonesia berpendidikan SLTP ke bawah, tanpa keterampilan khusus. Bagi kalangan investor yang ingin me nanamkan modalnya di Indonesia sajian data ini akan menghadirkan suatu pengertian bahwa jenis indus tri yang potensial dikernbangkan di Indonesia adalah jenis industri manufaktur padat karya (garmen, tekstil, sepatu, elektronik). Selama lebih dari 35tahun, peme rintah Indonesia percaya dengan jenis investor ini, sampai kemudian disadarkan oleh kenyataan pahit bahwa jenis industri seperti itu ada lah jenis industri yang paling gemar melakukan relokasi. Dalam dua dekade terakhir kuali tas manusia Indonesia telah meng, alami kemerosotan yang parah dan menjadi yang paling rendah di Asia Tenggara. Selain kualitas, pendidikan kita juga menghadapi masalah kuantitas. Tahun lalu, dari 118.108 siswa SD yang mengikuti general test di Jakarta, misalnya, sebanyak 34.313 tidak diterima di SLTP negeri. Bilainginmelanjutkan sekolah, mereka harus mendaftar ke sekolah swasta yang lebih mahal. Padahal, bisa diduga, sebagian besar dari mereka berasal dari keluarga paspasan, yang boleh jadi mengalami kesulitan belajar karena kekurangan gizi, misalnya. Kenyataannya, sekitar 27% balita di Indonesia mengalami gizi buruk, Sementara itu, angka kematian balita (AKB)dan ibu (AKI)di Indo nesia merupakan yang tertinggi di kawasan ASEAN. Tingginya kasus gizi buruk yang dialami calon gene rasi penerus bangsa ini sangat ber hahaya bagi peningkatan kualitas pembangunan negeri ini. Menata kembali Indonesia, ideal nya berdasarkan jiwa, semangat, ni lai dan konsensus dasar berdirinya Republik ini seperti yang tersurat dalam Mukadimah dan Pasal 33 UUD'45. Pembangunan berkeadilan ' ditorehkan sebagai arah besarnya dengan agenda dan program pem bangunan yang dicanangkan untuk mencapai keadaan masyarakat yang sejahtera melaluikedaulatan pangan dan energi, penciptaan kesempatan .kerja, penghapusan kerniskinan, dan pengurangan berbagai bentuk ketimpangan.